Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) menempati posisi terbaik pertama dari sebanyak 74 instansi pemerintah pusat berdasarkan hasil evaluasi terhadap penerapan akuntabilitas kinerja yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemeneg PAN).
Menteri PAN Taufik Effendi pada Selasa (24/2/2009) memberikan penghargaan secara langsung kepada Depdiknas yang diwakili oleh Sekretaris Jenderal Depdiknas Dodi Nandika di Aula Serba Guna Kemeneg PAN, Jakarta.
Taufik mengatakan, pemberian penghargaan ini dimaksudkan untuk lebih memotivasi pelaksanaan manajemen pemerintahan yang berbasis kinerja. Menurut dia, implementasi sistem akuntabilitas kinerja di instansi pemerintah seharusnya dimaksudkan dapat mengubah paradigma instansi pemerintah, yang semula hanya berorientasi pada input oriented kepada hasil atau result oriented. "Tujuan evaluasi akuntabilitas terhadap instansi pemerintah yang dilaksanakan oleh Kemenpan dimaksudkan untuk mendorong usaha - usaha yang berkelanjutan dalam meningkatkan perbaikan kinerja instansi pemerintah," katanya.
Materi penilaian evaluasi dilaksanakan terhadap lima komponen besar manajemen kinerja meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan capaian kinerja. Adapun sepuluh instansi terbaik, yakni Depdiknas, disusul Komisi Pemberantasan Korupsi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Departemen Kesehatan, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Keuangan, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, Sekretariat Negara RI, dan Sekretariat Kabinet.
Obyek evaluasi dilakukan terhadap sebanyak 74 instansi pemerintah pusat yang telah menyerahkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2007 kepada Presiden melalui Meneg PAN. LAKIP tersebut adalah merupakan salah satu dokumen yang menjadi unsur penilaian. Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi adalah meninjau manajemen kinerja dengan menggunakan teknik criteria referrenced test atau menggunakan daftar pertanyaan dengan jawaban berdasarkan kriteria yang tersedia terhadap implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.
Menurut Taufik, LAKIP bukan sekedar formalitas, tetapi laporan akuntabliitias itu untuk melihat sejauh mana kinerja dari setiap instansi yang dikaitkan dan diarahkan kepada tujuan negara yaitu mengurangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan meningkatkan pertumbuhan. "Sepuluh instansi yang sudah bagus laporannya dijadikan contoh. Depdiknas bagus kinerjanya dan kita dorong terus untuk dijadikan contoh. Kita bekerjasama dengan BPKP dalam menjamin quality assurance daripada kinerja pemerintah," katanya.
Dodi mengatakan, Depdiknas adalah departemen yang terbesar dari sisi layanan program, pegawai, dan anggaran. Menurut dia, Depdiknas mulai menata kelembagaan, kemudian mencabut peraturan yang kontroversial, disertai meningkatkan akuntabilitas. "Ke depan kami mencantumkan aspek tata kelola sebagai suatu bagian yang akan diukur kinerjanya. Kita harus mendapatkan laporan keuangan yang wajar tanpa pengecualian, " katanya.
Dodi menambahkan, semua sistem di Depdiknas harus sudah berjenjang online. Hal ini, kata dia, baik dilakukan mulai dari perencanaan, keuangan, dan kepegawaian. "Semua sudah harus berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Saya kira ini tantangan terbesar yaitu bagaimana menjaga budaya kita berubah dari budaya yang melayani dan bukan lagi budaya penguasa," katanya.***
Jakarta, Selasa 24 Februari 2009
Sumber: Pers Depdiknas |
